Owner: Konsultan Pajak URL:http://www. aris-aviantara.blogspot.com Join Date: Sat, 10 Jan 2009 00:01:16 -0600 Rating:0 Site Description: Konsultan Pajak yang telah mendapat Izin Praktek dari Direktur Jenderal Pajak dan anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang berpengalaman menangani berbagai aspek perpajakan dari berbagai jenis usaha, seperti Review Perpajakan, Perencanaan Site statistics:Click here
PPh Pasal 26, Tax Treaty dan SKD/CRT 2009-01-08 09:11:00 Pada dasarnya, pajak yang dikenakan di luar negeri bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di dalam negeri. Namun dalam faktanya, mekanisme seperti ini hanya merupakan fenomena tarik-menarik antar negara berkaitan dengan penerimaan pajaknya. Oleh sebab itu, negara satu dan negara yang lain menjalin tax treaty, yaitu perjanjian kerjasama untuk menghindari tarik-menarik itu dengan cara “be Read more:Treaty
Pinjaman dari Pemegang Saham 2009-01-08 09:10:00 Pada dasarnya pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa akan berpotensi untuk dikoreksi apabila pembayaran bunganya tidak sesuai dengan harga wajar. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), hubungan istimewa dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyerta
PPN atas Penyerahan Jasa ke Lembaga Pendidikan 2009-01-08 09:09:00 Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPN disebutkan bahwa jasa di bidang pendidikan merupakan jasa yang tidak dikenai PPN. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 juga disebutkan bahwa jasa dalam bidang pendidikan adalah jasa yang bukan merupakan Objek PPN. Lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tersebut juga dijelaskan yang
Sewa Ruangan di Hotel 2009-01-08 09:06:00 Ketentuan pemajakan atas hotel diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Pajak Daerah dan ketentuan pelaksanaannya. Pada prinsipnya, hotel dilekati kewajiban pajak daerah yang disebut dengan pajak hotel. Sesuai Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Objek Pajak Hotel
adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk: a. Fasilitas penginapan atau fasilitas
Pajak dan Retribusi 2009-01-08 09:05:00 Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu: - Pajak dipungut berdasarkan unda
Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Running System 2009-01-08 09:04:00 Dengan berlakunya UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 mulai 1 Januari 2009, penghitungan PPh Pasal 21 mengalami perubahan signifikan, seperti PTKP, dan tarif PPh 21, serta kemungkinan tidak ada lagi pelaporan SPT PPh 21 Tahunan. Selama ini, penghitungan PPh Pasal 21 masa bersifat sementara dan menggunakan nilai penghasilan setahun yang bersifat estimasi atau perkiraan. Sedangkan penghitungan tahunan me Read more:System
Kondisi Subjektif Perhitungan PPh Pasal 21 2009-01-08 08:49:00 Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu bulan terlebih dahulu kita harus mencari jumlah penghasilan netto setahun atau disetahunkan. Hal itu perlu dilakukan karena PTKP khususnya untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap tidak mengenal istilah PTKP per bulan. Artinya, walaupun pegawai tetap yang bersangkutan hanya menerima penghasilan selama tiga bulan saja dalam setahu
Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil 2009-01-08 08:47:00 Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Sesuai dengan KMK Nomor:571/KMK.03/2003 yang merupakan perubahan KMK Nomor: 552/KMK.04/2000, Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah per
PPN atas Obat-Obatan 2009-01-08 08:45:00 Obat-obatan merupakan salah satu Barang Kena Pajak yang mendapat perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang agak spesifik alias khusus. Apabila obat-obatan dijual dalam rangka rawat jalan, maka setiap penyerahannya (misal: penjualan) dikenakan PPN dan rumah sakit yang bersangkutan wajib menerbitkan Faktur Pajak. Apabila obat-obatan termasuk dalam biaya dalam rangka rawat inap, atas penyerahan
Pemeriksaan Pajak 2009-01-08 08:35:00 “Pada prinsipnya Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan pajak.” Siapapun Anda, peluang pemeriksaan tetap terbuka. Pemeriksaan pajak adalah satu hal yang paling dihindari oleh setiap Wajib Pajak. Dalam kenyataannya, Wajib Pajak seringkali harus membayar lagi sejumlah pajak yang dianggap kurang dibayar. Tidak tanggung-tanggung, sangat mungkin jumlah yang harus d
Tunjangan Pajak dan Pajak Ditanggung 2009-01-08 08:30:00 Tunjangan Pajak dan Pajak ditanggung pemberi kerja keduanya merupakan pengeluaran pegawai. Bedanya, jumlah tunjangan pajak tidak ditentukan oleh besarnya PPh 21 pegawai angkan jumlah pajak yang ditanggung pemberi kerja tergantung besarnya PPh 21 pegawai. Pajak yang ditanggung pemberi kerja sama besar dengan PPh 21 pegawai, berapapun nlahnya sedangkan jumlah tunjangan pajak relatif tetap setiap bul
Kuasa Wajib Pajak 2009-01-08 08:25:00 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ./2008 mengatur tentang ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan surat kuasa khusus yang diperlukan untuk urusan tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Termasuk dalam pengertian urusan tertentu antara lain pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dalam rangka pemeriksaan, pe
Retur BKP 2009-01-08 06:46:00 Pada prinsipnya, atas pengembalian BKP yang telah dijual (retur) yang dilakukan oleh pembeli BKP akan mengurangi Pajak Keluaran bagi PKP Penjual, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan BKP tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Apabila terjadi pengembalian BKP, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada PKP Penjual, di mana Nota Retur tersebut dibuat sekurang-kurangnya d
Resiko Menanggung PPN Keluaran 2009-01-08 06:24:00 Secara cash flow, menanggung PPN Keluaran tentu merugikan pihak penjual karena akan mengganggu perputaran modal usaha. Apabila terjadi bad debt, sehingga menyebabkan PPN yang ditalangi oleh penjual dihapuskan, maka perlakuan perpajakannya adalah sebagai berikut: Dari sisi PPh, meskipun terpenuhi syarat penghapusan piutang, atas piutang PPN pembeli (PPN yang ditalangi oleh penjual) tetap tidak dap
Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan 2009-01-08 06:18:00 Dalam memori penjelasan umum UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment. Wajib Pajak memiliki kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor & melaporkan pajaknya sendiri. Namun demikian dalam prakteknya sistem tersebut sudah dimodifikasi dengan withholding system. Dalam sistem ini penghasilan Wajib
Pajak di Mata Akuntansi 2009-01-08 06:13:00 Akuntansi adalah cara hidup, cara berinteraksi, cara berkomunikasi dan cara untuk saling mempercayai dalam dunia bisnis dan ekonomi, serta dalam keseluruhan tatacara dan tertib administrasi di zaman modern. Pada prinsipnya, akuntansi digunakan untuk menyajikan berbagai informasi yang di-monetisasi alias informasi keuangan yang bagi penggunanya akan digunakan sebagai dasar pengambilan berbagai kepu
Menafsirkan Peraturan Perpajakan 2009-01-08 06:06:00 Masalah penafsiran peraturan perpajakan tidak dapat dihindari, terutama jika menghadapi permasalahan yang belum ada aturannya atau ada aturan pajaknya, tetapi tidak atau kurang jelas. Lalu tafsiran pihak mana yang paling kuat? Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran peraturan perpajakan yang mengakibatkan sengketa perpajakan, maka hakim badan peradilan pajaklah yang akan memutuskan. Oleh karena itu
Tabungan Dan Deposito, Objek Pemeriksaan Pajak? 2009-01-08 05:57:00 Tabungan dan Deposito Berjangka – apapun bentuknya dan siapa pun bank yang menyelenggarakannya – merupakan salah satu bentuk investasi dan penyimpanan dana yang relatif aman. Selain aman, Tabungan dan Deposito Berjangka juga merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup menguntungkan dan mudah terutama bagi pihak-pihak yang kurang lihai dalam memutar uang cenderung konservatif serta tidak
Aspek Perpajakan atas Pembubaran Perusahaan 2009-01-08 05:50:00 Apabila sebuah perusahaan akan dibubarkan, umumnya akan ada aspek pajak yang akan timbul antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila pada saat pembubaran perusahaan tersebut masih terdapat Barang Kena Pajak (BKP) baik yang merupakan persediaan barang dagangan maupun aktiva, maka PPN-nya harus dilunasi karena dianggap sebagai pemakaian sendiri (lihat Pasal
Pinjam Bendera Dalam Kaca Mata Perpajakan 2009-01-08 05:41:00 UU perpajakan pada prinsipnya tidak terlalu menekankan permasalahan pada legal atau tidaknya suatu transaksi bisnis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. UU pajak yang berlaku sekarang ini sepertinya lebih menekankan pada pertanyaan utama, yaitu apakah dalam transaksi bisnis tersebut terdapat Objek Pajak atau tidak. Artinya, jika dalam suatu aktivitas bisnis terdapat Objek Pajak kemudian kewaji Read more:Bendera
FAQ Withholding Tax 2008-12-24 21:17:00 Under the provision of income tax law, certain types of income are subject to withholding tax by withholding agent. The income, which is subject to withholding tax is categorized as follows: Object Withholding agent Article 4 paragrap h (2) (final tax) interest income on deposits and other savings, income from transaction of shares and oth
FAQ Value Added Tax 2008-12-24 21:15:00 WHAT IS VAT ? According to article 4 the Law Number 18 of the year of 2000, VAT is the tax imposed on: a. a supply of Taxable Goods by a Taxable Person for VAT purposes within the Customs Area of Indonesia; b. importation of Taxable Goods; c. rendering of Taxable Services by a Taxable Person for VAT purposes in the Customs Area of Indonesia; d. utilization of intangible Taxable Go Read more:Value
FAQ Value Added Tax 2008-12-24 21:15:00 WHAT IS VAT ? According to article 4 the Law Number 18 of the year of 2000, VAT is the tax imposed on: a. a supply of Taxable Goods by a Taxable Person for VAT purposes within the Customs Area of Indonesia; b. importation of Taxable Goods; c. rendering of Taxable Services by a Taxable Person for VAT purposes in the Customs Area of Indonesia; d. utilization of intangible Taxable Go Read more:Value
FAQ Stamp Duty 2008-12-24 14:32:00 WHAT IS THE SUBJECT OF STAMP DUTY? The documentation subject to stamp duty is described as follows: 1. Agreement or other letter which is made for the purpose of documentation of the fact, action, or civil nature; 2. notarial deeds including their copies; 3. the official land registry (PPAT deeds) including the copies; 4. a letter describing the money more than Rp 1.00 Read more:Stamp
FAQ Acquisition Duty Of Land And Building 2008-12-24 14:25:00 WHAT IS THE TAX OBLIGATION RELATED TO ACQUISION OF LAND AND BUILDING? The acquisition of right on land and/or building is subject to Acquisition
Duty of Right on Land and Building
payable by the buyer. WHAT IS THE TAXABLE OBJECT? Taxable object shall be an acquisition right on land and/or building. WHAT IS THE DEFINITION OF ACQUISION? The definition of acquisition of right on land and
Recommend Site To A Friend
